Anggaran Berbasis Kinerja meminimalisir Korupsi

Untuk meminimalisir korupsi dilingkugan birokrasi pemerintahan adalah dimulai sejak perencanan, termasuk dalam proses penyusunan anggaran.Anggaran yang dapat meminimalisir korupsi adalah Anggaran berbasis kinerja.
Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 19 ayat 2 menyebutkan bahwa Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) disusun dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja. Berdasarkan rencana kerja tersebutlah Anggaran setiap SKPD disusun.
Petunjuk teknis tentang penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja/prestasi kerja yaitu PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Mendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah disempurnakan dengan Peraturan Mendagri Nomor 59 tahun 2007. Menurut peraturan tersebut bahwa untuk setiap belanja untuk program/kegiatan harus ada kinerjanya baik program maupun kegiatan yang dicerminkan melalui indikator program dan kegiatan. Bagaimana kenyataannya ? jauh dari harapan, karena indikator program tidak menggambarkan capaian programnya dan juga demikian untuk kegiatan. Jadi boleh dikatakan agak sulit atau tidak bisa menghubungkan antara belanja yang telah dikeluarkan dengan capaian program. Kalau kondisi demikian, masih jauh dari harapan bahwa anggaran dapat meminimalisir korupsi.
Penyebab dari kondisi tersebut diantaranya adalah kondisi perencanaan yang belum mempunyai indikator keberhasilan baik untuk perencanaan lima tahuan maupun tahunan, kalau yang sdh adapun, masih tidak nyambung antara perencanaan lima tahunan dan tahunan.
Dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi bahwa salah satu pencegahannya adalah mengharuskan bahwa setiap tahunnya untuk setiap SKPD menyusun TAPKIN (Penetapan Kinerja) yaitu suatu kontrak kerja antara Kepala SKPD denga Kepala Daerah yang isinya kinerja yang harus dicapai SKPD sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. Kinerja dicerminkan dengan indikator yang telah ditetapkan dalam anggaran.
Akhirnya timbul pertanyaan, kalau kondisi indikator seperti di atas, bagaimana isi TAPKIN dan berfungsi tidak sebagai pencegahan dini untuk korupsi? Jawabannya ada pada kita semu

Responses

  1. Semua kembali pada pribadi penyelenggara negara. Tidak ada jaminan, janji akan ditepati, ngerti jg belum tentu. Formalitas? Itu yg ada.
    Lalu bgm teladan kita di pemerintah pusat? Bgm jg dg wakil rakyat?

    • Ya Pa Dwi, anggaran berbasis kinerja hanya satu metode aja dan berfungsinya metode tersebut tergantung lingkungan pengendalian. Lingkungan Pengendalian ada 8 sub unsur. Dari 8 sub unsur, 3 sub unsur yang fundamen yaitu penengakan etika, Pimpinan yang kondusif dan kompetensi. Bila ketigasn sub unsur tersebut tidak bagus, maka output yang dihasilkan hanya formalitas belaka dan tidak mempunyai makna

  2. yang paling mendasar kaitan antara ABK dengan Peetanggung jawaban itu apa????

    • Pa Syahril, pada dasarnya anggaran Berbasis Kinerja adalah anggaran itu ada, dikarenakan ada kinerja yang ingin dicapai. Sedangkan untuk melihat apakah kinerja berhasil atau gagal, maka sejak awal penganggaran harus disertai indikator setiap kinerja.
      Pertanggungjawaban yang berkaitan dengan ABK tidak hanya sekedar berkaitan dengan penyerapan anggaran, tapi bagaimana keberhasilan kinerjanya. Bisa jadi anggaran terserap, tapi kinerjanya gagal. Jadi dengan demikian, tidak serta merta menghabiskan anggaran, tapi dikendalikan dengan adanya kinerja.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: