Oleh: bm56 | November 17, 2016

Sejauhmana penerapan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)di lingkungan Instansi Pemerintah ?

Sebagaimana diamanahkan dalam UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 58 yang menyatakan bahwa  “Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh.”Untuk itu pada Tahun 2008, Pemerintah mengeluarkan PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Saat ini timbul pertanyaan sejauh mana implementasi PP tersebut dilingkungan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah? dan apa bedanya pengendalian sebelum keluar PP 60 ?

Pada dasarnya, sebelum keluarnya PP 60 tersebut, bahwa disetiap Instansi Pemerintah sudah ada sistem pengendalian intern. Definisi sistem pengendalian intern adalah proses yang dipengaruhi oleh  dewan komisaris, manajemen, dan personil satuan usaha lainnya, yang  dirancang untuk mendapat keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan  dalam hal-hal berikut: keandalan pelaporan keuangan, kesesuaian dengan  undang-undang, dan peraturan yang berlaku, efektifitas dan efisiensi
operasi.

Dalam kamus besar Akutansi( Ardiyos, SE), menyebutkan bahwa Sistem Pengendalian Intern adalah suatu sitem yang direncanakan guna membantu pimpinan perusahaan dalam pengendalian kelancaran operasiona perusahaan dengan mencagah kemungkinan trjadinya penyelewengan ,mengurangi tingkat kesalahan dan mendorong ditaatinya kebijaksanaan yang telah ditetapkan.Dengan demikian internal control system garis besarnya dirancang untuk meningkatkan efisiensi, mencegah dan mengungkapkan penyelewangan serta mengawasi penyelewengan trehadap kebijakan pimpinan

Menurut PP 60 tersebut yang dimaksud dengan SPIP adalah bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengaman aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Melihat definisi Sistem Pengendalian Intern dan SPIP menurut PP 60 tidak ada perbedaan yang mendasar, yang beda adalah objeknya, kalau PP 60 penekanannya pada ” Tujuan penyelenggaraan pemerintah bernegara”, sedangkan diluar PP 60, konteknya terkait dengan tujuan perusahaan, sedangkan prosesnya sama yaitu harus efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset dan ketaatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku

Tujuan Perusahaan adalah laba/profit, sedangkan tujuan penyelengaraan pemerintah negara yang bagaimana ?

Tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara adalah terkait dengan urusan pemerintahan. Dalam Ketentuan umum UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa yang dimaksud urusan pemerintah adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Jadi tujuan penyelenggaraan pemerintah negara adalah melindungi,melayani,memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat yang dilaksanakian oleh kementrian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah. Setiap Kementrian negara dan penyelenggra pemerintah daerah harus mempunyai indikator keberhasilan.

Berdasarkan indikator keberhasilan  dan profit/laba yang ditetapkan setiap instansi pemerintah atau Perusahaan menetapkan anggaran dan belanja

Untuk urusan pemerintahan dapat dilihat dalam UU No 23 Tahun 2014, BAB IV tentang urusan pemerintahan.

Kalau demikian apa bedanya SPIP dalam PP 60, dengan Sistem Pengendalian Intern ? Bedanya adalah SPIP lebih menekankan pada lingkungan pengendalian dan adanya penilaian risiko

Lingkungan Pengendalian

Pada dasarnya baik di SPIP maupun di Sistem Pengendalian bahwa lingkungan pengendalain sangat strategis untuk tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintah negara. Bedanya adalah pada proses penilaian.

Untuk melihat adanya lingkungan pengendalian, menurut PP 60 dapat dilihat melalui :

  1. Penegakkan intergritan dan nilai etika
  2. Komitmen pada kompetensi
  3. Kepemimpinan yang kondusif
  4. Pembentukan struktur organisasi sesuai kebutuhan
  5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
  6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
  7. Perwujudan peran aparat pengawas intern yang efektif
  8. Hubungan kerja yang baik dengan intansi pemerintah terkait

Pada dasarnya kedepan elemen di atas sudah ada pada Sistem Pengendalian Intern. Dari delapan elemen diatas, satu elemen sangat strategis yaitu Perwujudan peran aparat pengawas intern yang efektif, karena aparat pengawasan intern sebagai mata dan telinganya pimpinan

Pada umumnya peran aparat pengawasan intern, khususnya dilingkungan pemerintah daerah belum efektif, karena :

  1. Independensi masih banyak dipertanyakan
  2. Pola rekrutmen yang masih belum didasrkan pada kompetensi
  3. Pola pembinaan SDM  dan mutasi yang masih lemah

Penilaian Risiko

Penilaian risiko dalam SPIP adalah hal yang baru dan sampai saat ini,khususnya untuk Pemerintah Daerah (Jawa Barat) belum ada yang menerapkan.

Berdasarkan PP 60, penilaian risiko diatur sebagai berikut :

  1. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko
  2. Penilaian risiko terdiri dari :   Indentifikasi risiko dan Analisis risiko
  3. Pimpinan instansi menetapkan : Tujuan Instansi Pemerintah dan Tujuan pada Kegiatan

Analalisis implementasi SPIP di Pemerintah Daerah (khususnya Jawa Barat) 

Dalam definisi SPIP dalam PP 60, berbunyi ” memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara,……………..”Untuk tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan belum dilakukan penilaian, karena ;

  1. Belum difromulasikan secara jelas tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara pada setiap instansi pemerintah
  2. Belum adanya indikator utama dari setiap tujuan instansi pemerintah
  3. Penilaian risiko belum dilaksankan
  4. Anggaran berbasis kinerja belum diterapkan

Definisi SPIP berbnyi memberikan keyakinan yang memadai bagi …………………, keandalan pelaporan keuangan, pengaman aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Hasil pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangn Pemerintah Daerah(LKPD) dapat menunjukkan bagaimana tingkat keandalan laporan keuangan, pengamana aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan. Dari hasil pemeriksaan BPK RI terhadap LKPD Pemda-pemda di Jawa Barat bahwa Pemda yang memperoleh WTP bertambah . Ini menunjukkan tingkat keandalan laporan keuangan meningkat.

Khususnya Pemerintah Kota Bandung sebagai Ibu kota Provinsi Jawa Barat masih memperoleh Wajar dengan Pengecualian. (LKPD 2013,2014 dan 2015). Penyebab utama adalah pengelolaan aset tetap yang masih banyak perbedaan antara pencatatan dengan kondisi lapangan

Kesimpulan implementasi SPIP bahwa implementasi SPIP ,walaupun sudah berjalan 8 tahun, belum sepenuhnya dapat diterapkan dilingkungan pemerintah, khusus pemerintah daerah. Yang belum bisa diterapkan adalah berkaitan Efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, sedangkan berkaitan dengan keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku ada peningkatan, yaitu dengan bertambahnya Pemda-pemda yang memperoleh WTP.

Untuk Pemda yang masih memeperoleh Wajar dengan Penguacualian tiga thaun berturut-turut, maka perlu dievaluasi implementasi SPIP

Dalam PP 60, PASAL 59  menyebutkan :

I.Pembinaan penyelenggraan SPIP meliputi :

  1. Penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP
  2. Sosialisasi SPIP
  3. Pendidikan dan Pelatihan SPIP
  4. Pembibingan dan konsultasi SPIP
  5. Peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah

II. Pembinaan penyelenggraan SPIP tersebut di atas dilakukan BPKP

 

Berdasarkan pengamatan bahwa BPKP sebagai Instansi Pembina sudah melaksanakan hal di atas, tapi belum terasa outcome dari pelaksanaan SPIP dilingkungan Pemerintah Daerah

Saran saya, agar BPKP melakukan evaluasi penerapan SPIP secara  secara keseluruhan

 

 


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: