Oleh: bm56 | Mei 8, 2016

Keuangan Desa

Keuangan Desa diatur dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bab VIII tantang Keuangan Desa dan Aset Desa.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelasanaan hak dan kewajiban desa.

Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan Pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa

Pendapatan desa bersumber dari :

  1. Pendapatan asli desa terdiri dari hasil usaha, hasil aset,swadaya dan patisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa
  2. Alokasi AnggaAran Pendapatan dan Belanja  Negara
  3. Bagian dari hasil pajak daerah danretribusi daerah Kabupaten/Kota
  4. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota
  5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
  6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga
  7. Lain-lain pendapatan desa yang sah

Alokasi anggaran pada point 2 diatas bersumber dari Belanja pusat dengan mengefektifkan program berbasis Desa secarata merata dan berkeadilan.

Untuk  point 3 paling kecil 10 % pajak dan retribusi daerah

Untuk point 4 paling sedikit 10 % dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurang Dana Alokasi Khusus

Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah

Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari Pendapatan, Belanaja dan Pembiayaan Desa

Rancangan Anggaran dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa

Sesuai dengan hasil musyawarah , Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa

Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa

Ketentuan lebih lanjut mengenai Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Pemerintahur

PP 43 Tahun 2014 tentang Desa  mengatur Keuangan Desa sbb:

Penyelenggaraan Kewenangan Desa  berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal  bersekala desa didanai APB Desa

Penyelenggaraan Kewenangan Desa disamping didanai APB desa, dapat juga didanai oleh APBN dan APBD

Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan Pemerintah,didanai APBN. Dana APBN  tersebut dialokasikan pada bagian anggaran Kementrian/Lembaga dan disalurkan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan kewenangan Desa ditugaskan Pemerintah Daerah, dananya dari APBD

Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening Kas Desa dan penggunaanya ditetapkan  dengan APB Desa

Pencairan dana dalam rekening Kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendaharwan Desa.

Pengelolaan keuangan desa meliputi :

  1. Perencanaan
  2. Pelaksanaan
  3. Penata usahaan
  4. Pelaporan
  5. Pertanggungjawaban

Kepala Desa adalah pemegang  pengelolaan keuangan desa. Dalam pelaksanaan Kepala Desa menguasakan kepada perangkat desa

Pengalokasian yang bersumber dari APBN dan APBD

Pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota

Pengaturan Dana Desa diatur dengan Peraturan Pemerintah

Pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota  ADD setiap tahun anggaran

ADD paling sedikit 10%  dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus

Pengalokasian ADD memperhatikan :

a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan
b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.a

Pengalokasian ADD dan Tata Cara Pengalokasian ADD diatur dengan peraturan Bupati/Walikota

Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa paling sedikit 10 % dari realisasi pajak dan retribusi yang diterima Kabupaten/Kota

Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa dilakukan berdasarkan ketentuan:

a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.

Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa dan  tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa diatur dengan peraturan bupati/walikota.

Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota kepada Desa

Bantuan keuangan dapat bersifat umum dan khusus.

Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di Desa

Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

Penyaluran

Penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota dari kabupaten/kota ke Desa dilakukan secara bertahap

Tata cara penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota diatur dalam peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri

Belanja Desa

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan

a paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai  penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
b.   paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
2. operasional Pemerintah Desa;
3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
4. insentif rukun tetangga dan rukun warga

UU 06 Tahun 2014 ttg DESA

PP 43 Tahun 2014 Desa

 

 

 

 

 


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: