Oleh: bm56 | April 5, 2015

PERJANJIAN KINERJA

Dalam PP Nomor 53 Tahun 2014 diatur diantaranya tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Apa itu Perjanjian Kinerja?

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja:

1. Sebagai wujud nyata komitment antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan intergritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Apaparatur.

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi

4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

Penyusunan Perjanjian Kinerja

a. Kementrian/Lembaga

1) Pimpinan tertinggi ( Menteri dan Pimpinan Lembaga)

2) Pimpinan Unit Kerja (eselon 1)

3) Pimpinan Satuan Kerja

b. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota

1) Pimpinan Tertinggi (Gubenur/Bupati/Walokita)

2) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Perangkat Daerah (SKPD)

Selain yang diatur diatas, Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubenur/Bupati/Walikota dapat memperluas praktek penyusunan

perjanjian kinerja sesuai kebijakan internal

Waktu penyusunan perjanjian kinerja

Perjanjian kinerja harus disusun  setelah disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menrima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan

Penggunaan Sasaran dan Indikator

Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indiaktor lain yang relevan

Format Perjanjian Kinerja :

1. Penyataan Perjanjian Kinerja

2. Lampiran Pejanjian Kinerja

Bentuk Pernyataan Kinerja dan Lampiran dapat dilihat lampiran I Permenpan Nomor 53 Tahun 2014

Bagi kementrian/lembaga yang berkewajiban menyalurkan dana dekonsentrasi dan dana dalam rangka tugas pembantuan, maka disusun secara tersendiri perjanjian kinerja antara pimpinan unit organisasi yang bertanggung jawab atas pencapaian kinerjanya dan pimpinan satuan kerja pemerintah daerah yang melaksanakan tugas tersebut

Bagian Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang dalam mencapai kinerjanya didukung oleh dana dekonsetrasi dan dana dalam rangka tugas pembantuan, harus memmberikan keterangan (penjelasan) yang cukup mengenai proporsi alokasi dana-dana tersebut

Revisi dan Perubahan Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam terjadi kondisi sebagai berikut :

– Terjadi pergantian atau mutasi pejabat

– Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapain tujuan dan sasaran

. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: