Oleh: bm56 | Agustus 29, 2014

PERLUNYA REFORMASI MANAJEMEN PENGAWASA INTERNAL

Untuk mengawasi penyelenggeran pemerintahan, maka ada dua kelompok pengawasan, yaitu:

1.Lembaga Pengawasan eksternal

2.Lembaga Pengawasan internal

Lembaga Pengawasan eksternal adalah Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia(BPK RI)

Lembaga Pengawasan internal adalah terdiri dari:

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

2. Inspektorat Tingkat Kementrian /Non Kementrian

3.Inspektorat tingkat Propinsi

4 Inspektorat tingkat Kota/kabupaten

Lembaga-lembaga pengawassan internal tersebut satu  sama lain tidak ada hibungan secara struktural dan masing-masing berdiri sendiri.

BPKP, sebagai lembaga pengawasan yang bertanggung jawab kepada Presiden, namun kewenangannya sangat terbat as. BPKP tidak dapat memeriksa Kementrian,Pemerintah Daerah. Pengawasan y ang dilaksanakan BPKP dengan bentuk yang lain yaitu asistensi, diantaranya asisitensi penyusunan laporan keuangan. BPKP, juaga tidak mempunyai kewenangan unastuk melakukan evaluasi atas pemeriksaan yang dilkasanakan atas lembaga pengawasan internal lainnya.ra

Inspektorat tingkat kementrian memerikasa keuangan kementtrian dan melaporkan hasilnya ke Menteri

Inspektorat Tingkat Gubernur/Kota/Kabupaten meriksa ditinkankat masing-masing  dan melaporkan hasilnya ke Kepala Daerahnya masing-masing

Permasalahan lembaga pengawasan internal:

1. Independensi, sejauhmana bisa obyektif atas permasalahan yang berkaitan dengan Menteri/Kepala Daerah

2. Kapabilitas,

1)Pola mutasi SDM tidak mendukung kapabilitas,artinya SDM yang sudah dididk langsung

dimutasi ketempat lain yang fungsinya bukan funsi pengawasan

2) Di Inspektorat ada dua jabatan fungsional  untuk mengelola pekerjaan yang sama, yaitu Auditor dan P2UPD(Pejabat Pengawasan Urursan Pemerintah Daerah. Dengan adanya dua jabatan fungsional akan menggangu kapabilltas inspektorat.

Untuk itu lembaga pengawasan internal ditata ulang yaitu membentuk satu lembaga pengawasan internal yang kuat atau memperkuat kewenangan BPKP yaitu BPKP diberikan kewenangan kembali melakukan audit disetiap kementrian/Lembaga dan mengevaluasi proses dan hasil pengawsan Inspektorat

Perlu diingat untuk mencegah secara dini korupsi maka lembaga pengawasan internal agar diperkuat.

a


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: