Oleh: bm56 | Mei 31, 2014

Penguatan Pengawasan Intern sebagai tindakan preventif terhadap korupsi

Lembaga Pengawasan di Indonesia dibagi dua kelompok yaitu Pengawasan eksternal dan Internal. Pengawasan eskternal adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), sedangkan Pengawasan internal terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat pada tingkat Kementrian/Non Kementrian, Inspektorat pada tingkat Propinsi, Kota dan Kabupaten.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) bahwa BPKP bertanggung jawab kepada Presiden, Inspektorat Kementrian/Non Kementrian  jawab kepada Menteri/Ketua Lembaga, sedangkan Inspektorat pada tingkat Provinsi, Kota dan Kabupaten bertanggung jawab kepada Gubernur, Walikota dan Bupati.

Inspektorat tingkat Kementrian/Non Kementrian(Lembaga) melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Tugas pengawasan untuk Inspektorat tingkat Kementrian/Non Kementrian maupun Inspektorat Tingkat Propinsi, Kota dan Kabupaten dikaitkan dengan anggaran yang menjadi tanggung  jawab Kementrian/Non Kementrian, Provinsi, Kota dan Kabupaten, sedangkan untuk BPKP tugas pengawasan adalah :

1 Kegiatan yang bersifat lintas Sektoral

2.Kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh  Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara

3.Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden

Kondisi lembaga pengawasan internal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Lembaga pengawasan internal masing-masing berdiri sendiri dan bertanggung kepada Menteri/Ketua Lembaga, Gubernur, Walikota dan Bupati. Hal ini mengakibatkan Lembaga Pengawassan Internal sangat terpengaruh dengan gaya kepemimipinan Menteri/Ketua Lembaga, Gubernur, Walikota dan Bupati. Kondisi ini mengakibatkan independensi Lembaga Pengawasan internal diragukan, khususnya untuk Lembga Pengawasan internal Daerah

b. BPKP, sebagai Lembaga Pengawasan Internal yang bertanggung jawab kepada Presiden, tetapi  kewenangan sangat terbatas, yaitu tidak punya akses untuk mengkoordinasikan Lembaga Pengawasan internal yang ada di Indonesia,sehingga tidak dapat membuat Laporan Hasil Pengawasan Internal kepada Presiden tentang kondisi pertanggung jawaban anggaran di masing-masing Daerah

c. Untuk Lembaga Pengawasan Internal Daerah (Inspektorat Provinsi, Kota dan Kabupaten diatur oleh dua Peraturan Pemerintah,yaitu PP 60 diatas dan PP 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. PP 60 Tahun 2008 berkaitan dengan Pengawasan terhadap APBD, sedangkan PP 79  Tahun 2005 berkaitan dengan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan. Dengan dua PP ini menajadi tidak efektif pengawasan yang dilakasanakan oleh Inspektorat, karena pada dasarnya tidak bisa dipisahkan antara pengawasan terhadap anggaran dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan dan juga bahwa anggaran tersebut adalah untuk mendukung pelaksanaan urusan.

Untuk mencegah korupsi, maka Presiden yang akan datang harus amemperkuat Lembaga Pengawasan internal dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1 Merevitalisasi BPKP sebagai lembaga pengawasan internal yang bertanggungjawab kepada Presiden yaitu dengan memberikan kewenangan untuk mengkoordinasikan lembaga pengawasan internal

2. Agar yang melakukan pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintah tidak perlu dipisahkan dengan yang melakukan pengawasan terhadap anggaran.

 

 

 


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: