Oleh: bm56 | April 23, 2012

Tercapainya Efektivitas dan Efisiensi Tujuan Penyelenggaraan pemerintahan negara, Mungkinkah?

Dalam PP 60, Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Instansi Pemerintah (SPIP) menyebutkan salah satu tujuan SPIP adalah Tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negra. Kondisi saat ini, rasanya sulit untuk melihat efektivitas dan efesiensinya pengelolaan APBN/APBD suatu intansi, terlebih bila dikaitkan tujuan instansi tersebut sebagai cerminan tujuan penyelenggaraan pemerintah negara.

Untuk dapat mengukur efesiensi dan efektivitas pengelolaan APBN/APBD yang terkait dengan Tujuan/sasaran  instansi pemerintah  maka harus dipenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Diterapkannya Analisis Standar Belanja (ASB)

2. Adanya Standar Harga

3. Adanya Tolok Ukur/Indikator Kinerja

4. Adanya Tujuan/Sasaran Instansi Pemerintah

Dari ketiga poin di atas, yang diterapkan saat ini hanya standar harga, sedangkan untuk Analisis Standar belanja dan untuk tolok ukur/indikator kinerja masih asal-asalan artinya tidak semua program/kegiatan ada indikator, kalapun ada indikator tersebut tidak sesuai dengan subtansi program atau kegiatan tersebut.

Berkaitan dengan Tujuan/Sasaran Instansi Pemerintah bahwa sampai saat ini belum ada instansi pemerintah yang memformulasikan tujuan/sasaran instansi yang jelas. Tujuan/Sasaran Instansi seharusnya ada di Renstra masing-masing Instansi, bahkan ada renstra Instansi yang tidak ada tujuan/sasaran, kalaupun ada tidak memenuhi persayaratan tujuan/sasaran yaitu “SMART”, yaitu S=Spesifik, M= Measurable,A= Atainable, R= Realible dan T= Timebound.

Untuk menyederhanakan penilaian keberhasilan suatu Instansi, Menteri Pendaygunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) N0 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Permenpan N0m0r 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

Dengan adanya Permenpan tersebut setiap Pimpinan Instansi diperbolehkan untuk menetapkan sasaran/indikator utama dari sasaran yang ada (dalam Renstra). Sasaran tersebut dugunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran/tujuan instansi. Dengan adanya sasaran utama tersebut berarti penganggaran didasarkan pada sasaran utma tersebut.

Untuk dapat tercapainya efektivitas dan efisiensi tujuan penyelenggaraan pemerintah negara, maka harus dibenahi  dulu pola penganggaran serta tujuan/sasaran suatu instansi

 

 


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: