Oleh: bm56 | April 16, 2012

Korupsi di Sektor Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan Barang dan Jasa merupakan salah satu kegiatan yang mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dalam APBN/APBD. Untuk kegiatan ini, Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Salah satu pertimbangan dikeluarkan peraturan Presiden adalah “Pengadaan barang/jasa efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagai ketersediaan Barang/Jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada pelayanan Publik”.
Meskipun sudah ada Perpres, tapi justru di kegiatan ini rwan korupsi. Sebagai contoh Kasus Wisma Atlit(Nazarudin).
Untuk melihat terjadinya korupsi pada kegiatan ini, berikut ini tahapan-tahapannya:
I Tahap Penganggaran

Dalam tahap ini korupsi bisa terjadi pada saat menetukan untuk masuk anggaran. Prilaku korupsi tahap ini adalah :
-Adanya desakan pihak tertentu untuk memasukkan kegiatan dalam anggaran dengan logika seolah-oleh perlu. Konsekuensinya adalah adanya biaya yang dikeluarkan untuk memasukan dalam anggaran tersebut
– Mark up anggaran dari kebutuhan anggaran yang sebenarnya. Korupsinya terjadi pada saat pencairan anggaran dan kelebihan anggaran akan digunakan berbagai hal, namun yang jelas adalah di bagi-bagi

II Tahap tender

Dalam tahap ini prilaku korupsi melalui pengaturan tender untuk menetukan pemenang.Dalam pengaturan tender sudah dipastikan adanya biaya yang dikeluarkan.

III. Pelaksanaan Kontrak

Pada tahap ini korupsi terjadi melalui penyimpangan kontrak. Contohnya antara lain untuk pembangunan gedung diantaran campuran semen tidak sesuai yang dipersyaratkan dalam RAB, Pekerjaan penggalian pondasi, dalamnya tidak sesuai yang dipersyaratkan dalam RAB (Rencana Anggaran Belanja)

Korupsi yang terjadi pada setiap tahapan di atas, adanya keterlibatan birokarasi, karena tanpa keterlibatan birokrasi korupsi tesebut diatas tidak akan terjadi. Penyebanya keterlibatan Birokrasi tersebut banyak faktor diantaranya ada yang bilang bahwa gaji yang kurang, namun menurut saya penyebab ini tidak sepenuhnya benar, namun yang jelas penyebabnya adalah bahwa Birokrasi sudah tidak punya karakter. Penyebabnya lemahnya karatkter tersebut adalah pembangunan karakter building di Birokrasi tidak serius.

Dalam rangka pengendalian di Instansi Pemerintah, Pemerintah sudah mengelurkan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang Sitem Pengendalian Intern Pemerintah. Adanya Peraturan Pemerintah tersebut bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan lima unsur, diantaranya adalah Lingkungan Penngendalian. Untuk membangun lingkung pengendalian diperlukan 8 sub unsur diantarnya adalah Penegakn intergritas dan nilai etika, Komitmen terhadap kompetensi dan Kepemimipinan yang kondusif.
Menurut saya, kelemahan di Birokrasi pada ketiga sub unsur tersebut, dan diantaranya saling berkait.
Bila kondisi likungan pengndalian di Birokrasi masih seperti di atas, maka harapan bahwa PP 60 tersebut sebagai pencegahan dini terjadinya korupsi sulit untuk diwujudkan


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: