Oleh: bm56 | Desember 4, 2011

Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Akhir-akhir ini Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD menjadi pembicaraan hangat, karena dalam belanja ini banyak disalah gunakan yang tidak sesuai dengan tujuan belanja tersebut.
Dalam APBD ada dua struktur belanja yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung digunakan untuk membiayai pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang ada dimasing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sedangkan Belanja tidak langsung untuk membiayai belanja-belanja yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan urusan pemerintah, tetapi mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan. Hibah dan Bantuan sosial masuk dalam kelompok belanja tidak langsung.
Dalam belanja hibah dan Bantuan sosial, Pemerintah dapat memberikan uang atau barang kepada masyarakat. Permasalahan yang timbul dalam belanja ini diantaranya adalah penyalahgunaan bantuan oleh penerima bantauan, bantuannya fiktif artinya tidak jelas penerimanya. Untuk mencegah itu semua, Kementrian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Dalam Negeri No 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Menurut pengamatan penulis ada yang menarik dari Permendagri tersebut bahwa sejak penganggaran sudah harus disebutkan penerima hibah dan bantuan sosial. Nama penerima hibah dan bantuan sosial bersumber pengajuan dari masyarakat setelah melalui proses evaluasi oleh Pemerintah Daerah.
Sekarang timbul pertanyaan sebagai berikut:
1. Sejauhmana sosialisasi kepada masyarakat tentang Permendagri ini, khusus berkaitan dengan waktu pengajuan oleh masyarakat, karena jangan sampai msysrakat tidak mengajukan, karena tidak mengetahui peraturan ini.
2. Bila nanti dalam pelaksanaan anggaran, ada pengajuan permohonan bantuan dari masyarakat dan setelah dievaluasi perlu bantuan segera, padahal namanya belum tercantum dalam daftar penerima bantuan. Kalau terjadi semacam ini bagaimana, apakah ditunda tahun depan, padahal perlu bantuan segera.
Kedua hal di atas harus menjadi perhatian Kepala Daerah, jangan sampai demi pengendalian mengorbankan masyarakat.
Perlu diingat bahwa pengendalian diciptakan untuk mencapai tujuan, bukan menghambat tujuan.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: