Oleh: bm56 | April 17, 2011

OPINI BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMDA(Kota, Kabupaten dan Propinsi di Jawa Barat)

Akhir Maret 2011 adalah batas akhir bagi Pemda untuk menyerahkan Laporan Keuangan ke Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Setelah itu BPK akan memeriksa dan akhirnya akan memberikan opini. Opini tersebut terdiri dari :
1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)/Unqualified Opinion
2. Wajar dengan Pengecualian (WDP)/Qualified Opinion
3. Tidak Wajar/ Adverse Opinion
4. Menolak memberikan Pendapat/Dislaimer Opinion

Kondisi di Jawa Barat pada tahun 2009 tidak satupun Laporan Keuangan yang WTP. Dari 26 Pemda di Jawa Barat kondisinya adalah 22 Pemda WDP, sedangkan yang empatnya adalah “Menolak Memeberikan Pendapat”. Makna dari kondisi tersebut menunjukan bahwa pengelolaan keuangan negara di Jawa Barat belum dapat dipertanggung jawabkan.
Penyebab dari kondisi tersebut adalah bervariasi, namun yang paling dominan adalah pengelolaan Barang Milik Daerah yang tidak akuntable. Salah satu tidak akuntable adalah Nilai aset dalam Neraca tidak dapat ditelusuri.
Sekarang timbul pertanyaan : Apakah Pengelolaan Keuangan Negara semacam ini sdh pasti ada korupsi? Jawabnya belum tentu, namun perlu diingat bahwa kondisi pengelolaan keuangan yang tidak akuntable dapat dimanfaatkan orang untuk berbuat korupsi.
Saat ini, BPK sudah mulai mengaudit laporan keuangan Pemda Tahun 2010 dan semoga hasilnya akan lebih dari Tahun 2009, tapi hal ini tergantung usaha perbaikan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama ini


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: