Oleh: bm56 | Juni 26, 2010

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Menjadikan Pengelolaan Keuangan Negara Akuntable

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 58 menyebutkan :
1. Dalam meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggerakan Sistem Pengendalian intern di lingkungan Pemerintahan secara menyeluruh.
2. Sistem Pengendalian Intern ditetapkan Peraturan Pemerintah.
Untuk itu pada Tahun 2008, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian intern Pemerintah (SPIP). Dalam PP tersebut menyebutkan bahwa tujuan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya :
a. Efektivitas dan Efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara
b. Keandalan Laporan Keuangan
c. Pengamanan aset negara
d. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana pengelolaan keuangan negara sebelum keluarnya Peraturan Pemerintah tersebut, baik mengenai kinerjannya, transparansi dan akuntabilitasnya ?
Kinerja
Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan :
Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan negara Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota selaku pengguna anggaran/pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD dari segi manfaat/hasil (outcome). Sedangkan Pimpinan unit organisasi kementrian negara/lembaga bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN, demikian pula Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dari segi barang dan/atau jasa yang disediakan (output).
Untuk pelaksanaannya yang berkaitan dengan kinerja, Pemerintah melalui amanah Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tersebut mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam PP tersebut menyebutkan bahwa kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Dalam PP tersebut tidak menjelaskan bagaimana teknisnya outcome untuk tingkat Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/walikota dan bagaimana kaitannya dengan output pada tingkat Pimpinan unit organisasi kementrian negara, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah. Akibatnya, sampai hari ini tidak pernah terkur outcome setiap Kementrian/Lembaga, Gubernur/Waliktota/Gurbenur dan juga terukur keterkaitannya dengan output yang dihasilkan Pimpinan unit organisasi kementrian negara/lembaga, Kepala Satuan Perangkat Daerah.
Sebelum keluarnya UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 1 Tahun 2004, Presiden Habibi mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk pelaksanaan inpres tersebut telah dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN). Kinerja instansi pemerintah menurut ini adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
Menyimak kinerja menurut Inpres tersebut adalah lebih runtun yaitu harus ada kaitan logis dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan dan hal ini sesuai yang dimaksud penjelasan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tersebut di atas bahwa tingkat Menteri/Gubernur/Walikota/Bupati adalah outcome (sasaran instansi) dan tingkat Kepala Unit Organisasi/ Satuan adalah Output, namun sayang konsep kinerja menurut inpres tersebut tidak masuk seutuhnya dalam PP Nomor 8 Tahun 2006, walaupun dalam PP tersebut memberikan amanah kepada Pemerintah untuk mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, namun sampai hari ini Perpres tersebut belum keluar.
Kinerja disetiap instansi pemerintah pada saat ini mengacu pada PP Nomor 8 Tahun 2006, yaitu pada program dan kegiatan yang dimiliki oleh masing-masing instansi dan tidak dikaitkan secara terukur dengan sasaran (outcome) tingkat Menteri/Gubernur/Walikota/Bupati atau instansi.
Jadi kinerja yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara belum sesuai dengan harapan penjelasan UU No 17 Tahun 2003 tersebut di atas.
Salah satu tujuan SPIP adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara. Efektivitas tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara adalah terkait dengan ketepatan tujuan/sasaran (outcome) pada tingkat Kementrian/Lembaga/Gubernur/Walikota/Bupati, sedangkan efisiensi adalah keterkaitan dengan Pimpinan unit organisasi kementrian negara, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai penyedia output sebagai pendukung pencapaian sasaran. Efesiensi adalah terkaitan antara input dan output suatu kegiatan pada unit organisasi kementrian negara, Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Dengan kinerja (PP Nomor 8 Tahun 2006) yang tidak sesuai harapan dengan penjelasan UU Nomor 17 Tahun 2003 tersebut diatas, maka tujuan SPIP untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara sulit terwujud.
Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara
Dalam penjelasan UU Nomor 1 Tahun 2004 menyebutkan bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah perlu disampaikan tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintah.
Berkaitan dengan hal di atas Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian dijabarkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan sudah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja.
Berkaitan dengan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagai amanah Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Sebagai penjabaran dari PP Nomor 6 tersebut, Kementrian Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Jadi untuk mencapai tujuan SPIP keandalan laporan keuangan, pengamanan asset dan ditaatinya peraturan perundan-undangan yang berlaku , Pemerintah telah mengeluarkan perangkat-perangkat: Standar Akuntasi Pemerintah, PP Nomor 58 Tahun 2005 serta Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang sudah diperbaharui dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan untuk pengelolaan barang milik negara/daerah adalah PP Nomor 6 Tahun 2006 dan untuk Pemerintah Daerah, Kementrian Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 17 Tahun 2007 sebagai pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.
Jadi untuk mencapai tujuan SPIP keandalan laporan keuangan, pengamanan asset dan ditaatinya peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dicermin melalui opini BPK, maka taati semua perangka-perangkat di atas.
Untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan negara melalui pencapaian tujuan SPIP ,maka PP 60 memberikan pedoman langkah-langkah yang harus dilaksanakan, yaitu :
I. Lingkungan Pengendalian
Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan prilka positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat. ntuk menciptakan suasana di atas maka langkah-langkah yang harus diambil adalah :
1. Penegakan intergritas dan etika
2. Komitment terhadap kompetensi
3. Kepemimpinan yang kondusif
4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
6. Penyusunan dan Penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
7. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif
8. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait

II. Penilaian Risiko
Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam.
Untuk dapat melakukan penilaian risiko, maka langkah-langkah yang diperlukan
1. Penetapan Tujuan Instansi
2. Penetapan Tujuan Kegiatan
3. Indentifikasi Risiko
4. Analisis Risiko

1) Penetapan Tujuan Instansi
Setiap Instansi Pemerintah harus ditetapkan Tujuan Instansi. Tujuan Instansi terdapat dalam Renstra Instansi. Dalam Renstra tujuan tergambar sebagai berikut:
Visi Misi Tujuan Sasaran program/ Kegiatan
Tujuan Instansi untuk masa lima tahun kedepan, sedangkan sasaran instansi adalah setahun atau lebih. Baik tujuan maupun sasaran harus “SMART”. SMART adalah:
– Specific
– Measurable
– Attainable
– Realistic
– Timely

2) Penetapan Tujuan Kegiatan
Kegiatan yang ditetapkan tujuannya adalah kegiatan yang terkait dengan sasaran instansi. Adapun yang dimaksud dengan tujuan kegiatan adalah output dari kegiatan tersebut
Baik Tujuan/sasaran maupun kegiatan diindentifikasi dan dianalisis risiko kemungkinan tidak tercapainya Tujuan Instansi dan kegiatan.
III. Kegiatan pengendalian
Kegiatan pengendalian membantu pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan Instansi Pemerintah dilkasanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan.
Kegiatan Pengendalian ditetapkan untuk mengatasi risiko pencapaian tujuan. Kegiatan Pengendalian terdiri dari :
1. Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang berangkutan
2. Pembinaan sumber daya manusia
3. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
4. Pengendalian fisik atas aset.
5. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja
6. Pemisahan fungsi
7. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting
8. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian
9. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya
10. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya
11. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian intern atas transaksi dan kejadian penting

IV. Informasi dan Komunikasi
Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan Instansi Pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan Instansi Pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya.

Kesimpulan
Dalam rangka untuk mencapai tujuan SPIP, khususnya yang berkaitan dengan keandalan laporan keuangan, pengamanan aset dan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku telah ada rujukan yaitu PP Nomor 58 Tahun 2005, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006( sdh diperbahurui Permendagri Nomor 59 Tahun 2007) dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Dengan demikian bila rujukan tersebut dilaksanakan, maka laporan keuangan yang disusun akan handal, aset akan aman dan taat terhadap peraturan yang berkaitan pengelolaan keuangan negara. Untuk dapat mencapai tujuan SPIP tersebut, PP memberikan langkah-langkah tahapan yang harus dilaksanakan.
Khusus untuk tujuan SPIP yang berkaitan dengan efektivitas dan efiseinsi sulit untuk dicapai, karena rujukan-rujukan yang berkaitan dengan kinerja belum sesuai dengan harapan PP 60.
Jadi akuntabilitas keuangan negara tidak akan terwujud secara sempurna, karena yang akan tercapai adalah keadalan laporan keuangan, pengamanan aset dan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku, sedangkan efisiensi dan efektivitas akan sulit tercapai bila peraturan-peraturan yang berkait dengan kinerja tidak diperbaiki.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: