Oleh: bm56 | Juni 6, 2010

Hubungan SAKIP DAN SPIP

I. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Membicarakan SAKIP tidak bisa lepas dari sumber hukum awalnya, yaitu Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Petunjuk teknis tentang pelaksanaan Inpres tersebut dikeluarkan Lembaga Administrasi Negara(LAN) melalui Surat Keputusan Kepala LAN Nomor :239/IX/6/8/2003 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinernja Instansi Pemerintah. Dalam Inpres tersebut mengatur Perencanaan, Pengukuran dan Pelaporan. Perencanaan menurut Inpres ini disebut dengan Rencana Strategis (Renstra) harus memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan formulasi untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang terdiri dari Kebijakan, Program dan Kegiatan. Hubungan diantaranya harus logis. Dalam sasaran harus ada indikatornya.
Menurut Inpres ini bahwa Renstra mempunyai masa lima tahun dan tiap tahunnya dijabarkan dalam bentuk Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Keterkaitan antara Renstra dan RKT menerut inpres ini harus jelas, khusus untuk sasaran dan indikator dalam RKT harus mengambik dari Renstra. Adapun yang wajib menyusun Renstra diantaranya adalah Pemerintah Daerah dan Instansi eselon dua dilingkungan Pemerintah Daerah.
Sebagai akuntabilitas penerima amanah kepada pemberi amanah, maka setiap tahunnya menurut inpres ini harus disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP). Salah satu yang wajib menyusun LAKIP adalah Pemerintah Daerah dan LAKIPnya ditujukan kepada Presiden melalui Menpan.
Peran BPKP dalam mengimplementasikan SAKIP tersebut diatas sangat signifikan, karena hampir setiap Pemda(khusus Jawa Barat) selalu minta bantuan BPKP untuk menfasilitasi penerapan SAKIP tersebut.
Dalam Tahun 2004 telah diterbitkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dalam Undang-undang tersebut mengatur perencanaan dari Daerah sampai ke Pusat. Menurut undang-undang tersebut bahwa perencanaan lima tahunan untuk tingkat Pemerintahan dinamakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), sedangkan untuk tingkat Kementrian dan Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dinamakan Renstra (Rencana Strategis). Untuk rencana tahunan untuk tingkat pemerintahan disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP), sedangkan untuk Kementrian dan Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) disebut Rencana Kerja (Renja). Sebagai amanah dari Undang-undang tersebut di atas, dalam Tahun 2006, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
Menurut Peraturan di atas, bahwa RPJM terdiri dari Penjabaran dari visi,misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional memuat : arah kebijakan keuangan daerah,Kebijakan Umum dan Program SKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Sedangkan Renstra Kementrian/Lembaga, SKPD memuat visi,misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Untuk RKP, maupun Renja masih sama seperti RPJM dan Renstranya. Sehingga RPJM. Renstra, RKP, Renja tidak seperti Renstra dan RKT yang disebut dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 yang mengharuskan adanya sasaran (sasaran instansi) dan indikatornya.
Setelah berlakunya Peraturan perundangan-undangan perencanaan tersebut di atas, maka Pemda-pemda di Jawa Barat dalam menyusun perencanaannya mengacu pada peraturan di atas, sehingga perencanaan model Inpres Nomor 7 Tahun 1999 belum pernah diterapkan secara mandatori, terlebih setelah Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan Perintah Gubernur (Pergub) Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah yang substansinya sama dengan Undang-undang perencanaan di atas.
Pada tahun 2006, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai amanah Undang-undang Nomo 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Menurut PP ini, bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja dikembangkan secara intergrasi dengan sistem Perencanaan, Sistem Anggaran, Sistem Perbendaharaan, dan Sistem Akuntansi Pemerintahan. Untuk itu PP ini mengamanahkan agar Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres), namun sampai saat ini Perpres tersebut belum terbit, padahal Perpres ini sangat penting sekali untuk memperbaiki Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di setiap Instansi.
Pada tahun 2008, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. RPJMD/Renstra, RKPD dan Renja yang terdapat dalam PP ini sudah ada sasaran, namun masih banyak Pemda yang belum menerapkan Peraturan Pemerintah ini.

II. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Pada Tahun 2008, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagai amanah dari Undang-undang Nomor I Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Dalam PP ini disebutkan bahwa tujuan SPIP untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur untuk mencapai tujuan SPIP ada lima unsur yang satu sama lainnya tidak bisa dipisahkan, yaitu :
1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian Risiko
3. Kegiatan Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Pemantauan pengendalian intern

Dalam daftar uji, Penilaian risiko, menyebutkan sebagai berikut :
Penetapan Tujuan Instansi:
Pemimpin Instansi Pemerintah menetapkan tujuan instansi pemerintah secara keseluruhan dalam bentuk misi, tujuan, sasaran, sebagaimana dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kinerja tahunan
Penetapan tujuan pada tingkat kegiatan harus berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis Instansi Pemerintah.

III. Pembahasan

Untuk melakukan suatu penililaian risiko suatu instansi didasarkan pada rencana strategis yang memiliki tujuan dan sasaran. Pada saat penetapan tujuan kegiatan, juga harus didasarkan pada tujuan instansi yang tercantum dalam rencana strtegis. Dengan demikian Rencana Strategis yang bisa digunakan sebagai dasar penilaian risiko adalah rencana strategis model Inpres Nomor 7 Tahun 1999, karena memiliki sasaran dan kegiatan yang ditetapkan harus berdasarkan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis.
Kondisi RPJMD/Renstra, RKPD, Renja di Jawa Barat, hampir bisa dikatakan tidak memiliki sasaran, sehingga kegiatan yang ditetapkan tidak berdasarkan pada sasaran yang telah ditetapkan.
Untuk dapat melakukan penilaian risiko yang tepat atas suatu instansi, maka renstra-renstra instansi harus diperbaiki dahulu, sehingga renstra instansi sesuai yang di harapkan dalam PP 60.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: