Oleh: bm56 | April 17, 2010

Peraturan Persiden (PERPRES) tentang SAKIP?

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pasal 20 menyebutkan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dikembangkan secara intergritas dengan Sistem Perencanaan,Sistem Penganggaran, Sistem Pembendaharaan dan Sistem Akuntansi Pemerintah dan ketentuan lebih lanjut tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) diatur oleh Peraturan Presiden.
Menurut Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.
Kinerja Instansi Pemerintah menurut SK LAN tersebut adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
Berdasarkan SK LAN tersebut bahwa kinerja instansi pemerintah adalah pencapaian sasaran, dan yang dimaksud sasaran adalah sasaran instansi.
Dalam pelaksanaannya, kinerja isntansi tersebut tidak ada, yang ada adalah kinerja program atau dengan sebutan sasaran progam. Hal ini disebabkan Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) penekanannya bukan pada sasaran, tetapi pada program. Begitu juga peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan penekanannya pada program, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang sudah dipernaharui dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007.
Kondisi di atas mengakibatkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tidak melaporkan kinerja instansi, tetapi kinerja program dan ditambah lagi bahwa program tersebut tanpa indikator dan kalau adapun indikatornya tidak mencerminkan sebagai indikator suatu program. Dengan demikian, kita sudah bisa menebak bagaimana kualitas Laporan Akuntabilitas suatu Instansi.
Untuk memperbaiki Sisteme Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka diharapkan Perpres tentang SAKIP yang cukup lama dinanti-nanti, segera terbit.

agus_auditor@yahoo.com


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: