Oleh: bm56 | Februari 14, 2010

Permasalahan Implementasi SAKIP

Dengan diterapkannya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(SAKIP) dilingkungan instansi pemerintah baik pusat dan daerah, diharapkan hasil kerja kerja birokrasi dapat diukur keberhasilannya, namun sudah 11 tahun Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang SAKIP diberlakukan, harapan tersebut belum terwujud, meskipun setiap tahun Instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah sudah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Kenapa demikian?
Penyebab dari kondisi di atas adalah:
-Sistem perencanaan yang diterapkan dilingkungan pemerintah tidak sesuai dengan perencanaan yang dimaksud dalam SAKIP. Perencanaan yang diterapkan, khususnya RPJMD untuk yang limatahunan dan RKPD yang tahunan tidak mencantumkan sasaran sebagai kinerja yang akan dicapai
-Dalam SAKIP bahwa sejak perencanaan harus mencantumkan indikator sasaran, sedangkan dalam penerapannya dalam perencanaan tidak ada indikator
-Perpres tentang SAKIP sebagai amanah PP No 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja sampai sekarang belum keluar, padahal Perpres tersebut yang akan menghubungkan antara SAKIP dengan Perencanaan, Anggaran dan Akuntansi
-Dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA), khusus untuk daerah, seharusnya mencantumkan indikator, dalam pelaksanaannya format yang disediakan tidak diisi, seandainya diisipun indikatornya tidak tepat, sehingga tidak dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: