Oleh: bm56 | Agustus 27, 2009

Peranan internal auditor dalam pengawasan atas akuntabiltas keuangan negara

Dalam buku Internal Auditing (Bambang Hartadi) yang dimaksud dengan pemeriksaan intern adalalah sebuah penilaian yang sistematis dan obyektif oleh auditor intern tentang operasi dan pengendalian yang bermacam-macam dalam dalam suatu organisasi untuk menentukan apakah :
(1)Informasi keuangan dan operasi tepat dan dapat dipercaya,
(2)kemungkinan perusahaan untuk merugi diketahui dan diminimasi
(3)peraturan-peraturan ekstern, kebijaka-kebijakan dan prosedur-prosedur intern yang ditetapkan diikuti
(4)standar yang memuaskan diikuti
(5)sumber daya digunakan secara efisien dan ekonomis
(6)sasaran organisasi telah dicapai secara efektif
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menyebutkan bahwa Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemanfaatan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
Melihat kedua definisi diatas bahwa pengawasan/pemeriksaan intern adalah suatu penilaian yang dilaksanakan oleh pemeriksa intern terhadap proses untuk mencapai tujuan/sasaran organisasi. Pengawas/pemeriksa intern menurut PP 60 adalah:
-Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden.
-Inspektorat Jendral atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga
-Inspektorat Provinsi adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab kepada gubernur.
-Inspektorat Kabupaten/Kota adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab kepada bupati/walikota
Menurut Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah suatu kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk minta keterangan atau pertanggungjawaban.
Dalam Modul Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Edisi kedua) menjelaskan bahwa Media pertanggungjawaban dalam konsep akuntanbilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban saja; tetapi juga mencakup juga praktek-pratek kemudahan si pemberi mandat mendapatkan informasi, baik langsung meupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan
Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dimaksud keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelakasanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan Negara meliputi :
(1)Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
(2)Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga
(3)Penerimaan Negara;
(4)Pengeluaran Negara;
(5)Penerimaan Daerah;
(6)Pengeluaran Daerah;
(7)Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, puitang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
(8)Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggarakan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
(9)Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah
Jadi yang dimaksud dengan akuntabilitas keuangan negara adalah kondisi yang memberikan gambaran bahwa penerima mandat yang mengurus/mengelola hak dan kewajiban negara harus dapat menjelaskan/menerangkan pertanggungjawaban kepengurusan tersebut kepada pemberi mandat. Berkaitan dengan kepengurusan tersebut, Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 menjelaskan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undanga, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.
Dengan demikian, agar penerima mandat dapat menjelaskan/menerangkan pertanggungjawabannya kepada pemberi mandat, maka diperlukan pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat peraturan perundang-undangan.
Untuk menjaga ketertiban, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan serta efesien dan effektif dalam pengelolaan keuangan negara maka peranan internal auditor sangat strategis dalam melakukan pengawasan akuntabilitas keuangan negara. Untuk itu internal auditor selain melaksanakan fungsinya melakukan pengawasan terhadap setiap pengeluaran keuangan negara, juga harus menjadi contoh instansi lainnya dalam mengelola keuangan negara dilinkungannya


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: