Oleh: bm56 | Januari 31, 2009

LAKIP yang kurang Akuntable

Setiap tahun Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur(Menpan) selalu mengeluarkan edaran kepada Pemerintah Daerah Provinsi, Kota dan Kabupaten untuk menyusun LAKIP sebagai pertanggungjawaban kinerja penyelenggaraan Pemerintahan dan LAKIP tersebut harus sampai ke Menpan, paling lambat tanggal 31 Maret tahun berjalan.

Apa itu LAKIP? LAKIP adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dasar hukumnya Instruksi Presiden(Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Petunjuk Teknis dari inpres tersebut adalah Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara(LAN) Nomor 239 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

Dalam LAKIP tersebut menggambarkan pertanggung jawaban kinerja atas sasaran yang telah direncanakan setiap tahunnya. Untuk Pemerintah Daerah setiap tahunnya rencana tersebut tergambar dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Untuk dapat dipertanggungjawabkan dalam LAKIP, maka rencana harus mempunyai sasaran dan indikator yang jelas, tapi kenyataannya tidak demikian, karena rencana rencana yang disusun tanpa indikator yang jelas,tapi lakip tetap di susun, namun apa akibatnya?

Lakip disusun dengan “akrobat”, artinya sebelum menyusun lakip, memperbaiki rencana yang sudah ditetapkan yaitu memperbaiki sasaran dan menambah indikator dan targetnya, setalah itu baru diukur. Hal ini berarti sasaran, indikator dan target dibuat bersamaan dengan lakip. Kalau demikian, bagaimana lakip bisa akuntable?, namun penyusunan lakip semacam ini selalu dikerjakan oleh Pemda dengan biaya yang suku besar, bagi Pemda yang penting Lakip sampai ke Menpan.

Apa penyebab dari semua di atas ? Penyebabnya diantaranya adalah peraturan-peraturan yang tidak sinkron satu sama lain, antara lain untuk perencanaan mengacu pada Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), sedang LAKIP mengacu kepada Surat Keputusan Lembaga Asministrasi Negara No 239 tahun 2003 (SK LAN No 239). Model Perencanaan yang dilgunakan dalam LAKIP adalah perencanaan model SK LAN 239 dan berbeda dengan model UU No 25 Tahun 2004. Perbedaannya dalam undang-undang tersebut menekankan kinerja program, sedangkan dalam SK LAN menekankan kinerja sasaran.
SK LAN No 239 rujukan hukumnya adalah Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang seharusnya, dengan keluar Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Laporan Keuangan dan Kinerja, maka SK LAN tersebut harus sudah diganti, tapi sampai saat ini masih ada amanah dari PP tersebut yang belum dilaksanakan, yaitu:Belum keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(sdh 3 tahun), sehingga Menpan setiap tahunnya mengeluarkan Surat Edaran kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun LAKIP mengacu ke SK LAN tersebut

Disamping LAKIP, Pemerintah Daerah juga harus menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah(LPPD) yang laporan kinerja. Dasar Hukum LPPD adalah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, Peraturan Pmerintah No 3 tahun 2007 dan PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang evaluasi LPPD. LPPD diserahkan ke Depdagri

Berkaitan dengan hal tersebut, saya mengusulkan kepada Pemerintah Daerah seluruh Indonesia:
Agar lakip yang disusun tidak memenuhi formalitas permintaan Menpan, maka mendesak Pemerintah pusat untuk segera menerbitkan Perpres, atau kalau memang Perpres tidak akan keluar, maka Laporan kinerja satu saja, yaitu LPPD.


Responses

  1. Setuju,malah seharusnya
    Pemda hanya perlu menbuat satu
    Laporan pertanggungjawaban saja
    Tapi bisa dipakai oleh selurh
    Stakeholder (Mendagri, Mempan,
    Menkeu,DPR) seperti lap keu
    Perusahaan yg bs dipakai oleh
    Siapapun. Pemda juga tidak terbuang
    Sumberdayanya u/ membuat berbagai macam
    Laporan dan biaya lebih hemat

    • Ya, Pa Irsan, Dalam perusahaan juga ada yang namanya laporan keuangan dan laporan kinerja. Dalam PP Nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja, bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun laporan keuangan dan Laporan Kinerja. Untuk laporan keuangan sdh kesatu bentuk sebagaimana dalam perusahaan. Laporan Keuangan untuk Pemda: Neraca, Laporab Realisasi Anggaran, Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keauanga. Sedangkan untuk kinerja masih ada beberapa,yaitu Lakip, LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) dan caranyapun masing-masing berbeda. Inilah bikin bingung Pemda dan oleh Pemda disusun dua-duanya, seharusnya Pemda berani mengajukan kebertan ke Pemerintah Pusat

    • Ini yang menjadi masalah kita, kalau untuk perusahaan, polanya sudah tetap, sedang pemerintahan masih belum, karena baik depdagri maupun Menpan masing-masing mempunyai pola. Seharusnya Pemda mendesak Pemerintah pusat agar setiap Kementrian duduk secara bersama-sama untuk membahas pola laporan kinerja

  2. Artinya, Indonesia memiliki sistem pengukuran kinerja yang sophisticated and high cost. Kenapa tidak mencari model yang lebih simple? Apakah data yang digunakan untuk menyusun LAKIP bisa digunakan untuk menyusun LPPD juga?

    • Untuk pengukuran kinerja, pada dasarnya sudah ada yaitu SK LAN 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam pedoman tsb ditekankan bahwa setiap instansi pemerintah harus mempunyai sasaran instansi dan setiap sasaran harus memuat indikator. Keberhasilan instansi diukur dari indikator sasaran yang telah ditetapkan.
      Dalam Permenpan No 9 Tahun 2007 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap Instansi Pemerintah harus menetapkan IKU. IKU sebagai alat untuk mengukur keberhasilan Instansi Pemerintah. IKU dipilih dari sejumlah indikator sasaran yang dimiliki oleh Instansi Pemerintah. Jadi untuk menilai keberhasilan instansi pemerintah tidak oleh seluruh indikator sasaran yang dimiliki instansi, tetapi cukup dari IKU.
      Untuk LPPD yang pedomannya dikeluarkan Kementrian Dalam Negeri, mempunyai pola pengukuran yang berbeda. Untuk LPPD, Kemendagri mengeluarkan IKK (indikator Kinerja Kunci). Untuk menilai Urusan yang diserahkan ke Daerah, Kemendagri menggunakan IKK sebagai tolok ukurnya. Kalau Lakip, yang menetukan indikator adalah instansi pemerintah yang bersangkutan, sedang kalau LPPD indikator sudah ditetapkan oleh Kemendagri. Data yang digunakan dalam Lakip bisa sama dengan LPPD, namun beda dalam pola pengukuran

    • LAKIP dan LPPD sama-sama laporan kinerja dan sumber datanya juga sama, namun proses penyusunan berbeda sehingga hasilnya berbeda. Kalau Lakip indikator suatu keberhasilan suatu instansi ditetapkan oleh instansi yang bersangkutan. Untuk LAKIP, dalam penrencanaan harus ada sasaran intansi dan dalam sasaran tersebut harus ada indikator. Sasaran tersebut sebagai arah yang akan dituju oleh instansi yang bersangkutan, sedangkan untuk LPPD, Indikator ditetapkan oleh Depdagri, dan letak indikator tidak harus pada sasaran

  3. bagaimana dengan LKPD dan LKPJ pak? apa data untuk LPPD bisa di gunakan untuk LKPD dan LKPJ? trims

    • LKPD adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Arus Kas dan Catatan Laporan Keuangan. Jadi LKPD penekanannya pada Keuangan. LKPJ adalah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan penekanannya pada program/kinerja. Untuk LKPD diberikan Opini BPK RI, sedangkan LKPJ tidak. Data LKPJ dapat digunakan untuk LPPD,namun dalam tehnik pelaporan berbeda


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: