Oleh: bm56 | Mei 2, 2016

Tata Cara Riviu atas LAKIP

Dalam Peremenpan Nomor 53 Tahun 21014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa tatacara reviu adalah sebagai berikut:

  1. Laporan kinerja harus direviu oteh auditor Aparat Pengawasan Intern
    Pernerintah atau tim yang dibentuk untuk itu.
  2. Tahapan reviu laporan kinerja merupakan bagian tidak terpisahkan
    dari tahapan pelaporan kinerja. Reviu dilaksanakan secara paralel
    dengan pelaksanaan manajemen kinerja dan penlrusunan Laporan
    Kinerja Instansi Pemerintah. Revfur harus sudah selesai sebelum
    ditandatangani pimpinan dan sebelurn disampaikan kepada Menteri
    PAN dan RB.

Format Pernyataan Riviu atas LAKIP

ERNYATAAN TELAH DIREVIU
KEMENTERIAN / LEMBAGA/ PEMDA
TAHUN ANGGARAN

Karni telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintalr
(Kemente tiart/Lerc’ba”ga/Pemda) untuk tahun anggaran “”” sesuai
pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. substansi intormasi yang dimuat
dala,. Laporan Kinerja rnenjadi tanggung jawab manajemen
Kernenteri an / Letnbaga/ Pemda”” ” “

Revirrbertujuanunfirkrnemberikankeyakinanterbataslaporankinerja
telah disajikan secara akurat, andal’
Berdasarkan reviu kami, tid.ak terdapat kondisi atau’ hal-hal yang
menimbulkan perbed.aan dalam meyakini keandalan informasi yang
disajikan di dalam laporan kinerja ini’

                                                                                (Nama Kota), (ta-nggal, bulan, tahun)

                                                                                 Inspektur

Dalam melakukan riviu diarahkan ketiga klasifikasi, yaitu :

  1. Format
  2. Mekanisme penyusuanan laporan
  3. Substansi

Format :

  1. Laporan Kinerja telah menampilkan data penting instansi pemerintah
  2. Laporan Kinerja menyajikan informasi target kinerja
  3. Laporan Kinerja telah menyajikan capaian kinerja Instansi Pemerintah yang memadai
  4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan
  5. Telah menyajikan informasi perbaikan ke depan
  6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan

Mekanisme penyusunan laporan :

  1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu
  2. Informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja telah didukung dengan data yang memadai
  3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun Laporan Kinerja
  4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja
  5. Data informasi/kinerja yang disampaikan dalam laporan kinerja telah diyakini keandalannya
  6. Analisis/penjelasan dalam Laporan Kinerja telah diketahui unit kerja terkait.
  7. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya

Subtansi

  1. Tujuan/sasaran dalam laporan kinerja telah telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja
  2. Tujuan/Sasaran dalam laporan kinerja telah selaras rencana strategis
  3. Jika butir 1 dan 2, jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai

 

 

 

Setiap tahun Instansi Pemerintah, baik Pusat maupun daerah selalu menunggu-nunggu hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan. Hasil yang diharapkan dari pemeriksaan tersebut bahwa BPK  RI memberikan penilaian WTP atas Laporan Keuangan yang disajikan tersebut. Untuk dapat penilaian WTP, Laporan Keuangan yang disajikan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

  1. Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
  2. Pengendalian Intern yang memadai. Untuk hal ini mengacu pada PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP)
  3. Pengungkapan yang cukup

Laporan Keuangan yang mendapat penilaian WTP menunjukkan bahwa pengelolaan Keuangan Negara di Instansi tersesbut adalah akuntable artinya dapat dipertanggung jawabkan. Penilaian yang akan dikeluarkan BPK RI dengan urutan sebagai berikut :

  1. Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP)( Unqualified Opinion)
  2. Wajar dengan Pengecualian (WDP)( Qualified Opinion)
  3. Tidak Wajar ( Adverse Opinion)
  4. Menolak memberikan Pendapat ( Disclaimer Opinion)

Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia ( BPK RI) adalah satu-satunya lembaga pemeriksa yang dapat memberikan opini atas laporan keuangan yang disajikan Instansi Pemerintah. Hasil pemeriksaan BPK RI tidak ada yang melakukan reviu. Kalau di Akuntan Publik, untuk menjaga mutu hasil audit ada istilah Peerreviu yaitu reviu oleh Kantor Akuntan Publik terhadap Akuntan Publik yang lain.

Kita juga mempunyai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah ( APIP) yang memiliki tenaga akuntan yang  cukup banyak dan memiliki intergritas yang tidak diragukan dan mempunyai pengalaman yang cukup luas. APIP tersebut adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Untuk itu perlu dipikirkan ulang BPKP diberikan kewenangan untuk melakukan pemerikasaan terhadap Laporan Keuangan Instansi Pemerintah /BUMN/BUMD. Untuk menjaga mutu hasil pemeriksaan tersebut maka ada aturan tetntang Peer Reviu diantra dua lembaga tersebut.

Kemungkinan permasalahan yang akan dihadapi adalah masalah hukum  Tata Negara, karena keduanya diwilayah yang berbeda, yaitu BPKP di wilayah eksekutif dan BPK RI sebagai Lembaga Tinggi Negara. Untuk itu perlu terobosan hukum

Disamping mengoptimalkan peran BPKP, juga perlu menguatkan APIP baik dari sisi kapabilitas maupun independensi dari Pimpinan Instansinya. Untuk itu perlu pembenahan ditingkat APIP

Oleh: bm56 | Januari 2, 2017

KEPALA DAERAH,BIROKRASI DAN KORUPSI

Menjelang akhir Tahun 2016, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), diantaranya yang tertangkap adalah Walikota non aktif Cimahi dan Bupati Kabupaten Klaten. Kedua Kepala Daerah adalah terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa dan Penempatan Jabatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten. Untuk pengadaan barang dan jasa, Kepala Daerah dijanjikan akan mendapatkan jumlah uang tertentu dengan kompesansi yang mengerjakan proyek tersebut adalah pemberi janji, sedangkan berkaitan dengan penempatan jabatan adalah Bupati terima jumlah uang tertentu dan sebagai kompesansi adalah jabatan tertentu. Yang menjadi pertanyaan mungkinkan dilakukan oleh seoran Kepala Daerah tanpa melibatkan Birokrasi dilingkungan masing-masing? Jawabannya adalah tidak mungkin dan sudah pasti melibatkan Birokrasi

Birokrasi adalah lembaga sudah mempunyai peraturan yang standard, diantaranya adalah berkaitan dengan penganggaran, kepegawaian, Pengelolaan Keuangan, Barang dan Jasa, dan lain-lain. Mereka yang duduk dijabatan Birokrasi adalah aparat sipil negara yang sdh mempunyai masa kerja yang cukup lama dan melalui proses pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusdiklat dilingkungannya masing-masing. Kepala Daerah adalah orang luar yang bisa dari diantaranya Politisi, Pengusaha, Aritis  dan Birokrasi. Untuk menjadi Kepala Daerah harus melalui pemilihan umum dan langsung dipilih oleh Rakyat. Pada saat terpilih jadi Kepala Daerah, maka akan menjadi pemimpin Birokrasi. Untuk tingkat Pemerintah Daerah, jabatan Birokrasi tertinggi adalah Sekretaris Daerah.

Dalam kedua kejadian diatas, untuk meloloskan keinginan Kepala Daerah sudah pasti harus melibatkan Birokrasi. Dalam kasus walikota cimahi non aktif, untuk dapat meloloskan rekanan sesuai dengan keinginan Walikota, maka tidak mungkin tanpa melibatkan Pejabat Birokrasi bidang pengadaan, karena prosedur pengadaang barang dan jasa harus dilaksanakan, sehingga kemungkan akan ada rekayasa prosedur sehingga mengarah kepada rekanan keinginn Walikota, begitu juga kasus Bupati Klaten akan melibatkan Birokrasi bidang kepegawaian, karena untuk mengisi jabatan Birokrasi ada prosedurnya atau mekanisme yang dilalui, sehingga ada kemungkinan juga ada prosedur yang dilanggar atau direkayasa.

Sekarang timbul pertanyaan, Bagaimana birokrasi bidang Pengawasan apakah tidak tahu rekeyasa tersebut ? Jawabannya adalah  mengetahui, tetapi tidak bisa bertindak, karena birokrasi bidang pengawasan dalam hal ini APIP (Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah ) dibawah kooptasi Kepala Daerah sehingga tidak independen atau dilemahkan.

Kepala Daerah yang langsung dipilih oleh rakyat, sampai tega melakukan hal itu didaerahnya. Penyebabnya adalah kemungkinan diantranya untuk menggantikan biaya pemilihan yang mahal, sehingga bebagai cara dicari, sekarang timbul pertanyaan bagi Birokrasi, kenapa melibatkan diri, padahal semua keperluan Birokrasi dipenuhi oleh negara, bukan dari Kepala Daerah, jawabannya adalah mentalitas Birokrasi yang masih lemah dan ini ada yang harus dipertanyakan yaitu ” Kemana Program Reformasi Birokrasi ?”

Oleh: bm56 | Desember 14, 2016

HARAPAN KETUA KPK TERHADAP APIP

AKARTA, (PR).- Wali Kota Cimahi Nonaktif, Atty Suharti Tochija, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis 1 Desember 2016. Atty ditangkap karena menerima suap terkait pembangunan Pasar Atas Baru Cimahi yang pembangunannya akan memasuki tahap II pada 2017 nanti. Komisioner KPK Basaria Panjaitan menuturkan, Atty dijanjikan mendapat Rp 6 miliar dari proyek tersebut.

“Pemberian ini terkait ijon proyek Pasar Atas Baru yang ada di Cimahi dengan nilai proyek Rp 57 miliar. Wali Kota Cimahi dijanjikan mendapat Rp 6 miliar. Itu sudah ada kesepakatan,” kata Basaria dalam konferensi pers yang digelar di Gedung KPK, Jumat 2 Desember 2016 malam

TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo berharap Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lebih aktif memberikan laporan kepada lembaga antirasuah. Saran ini disampaikan menyusul banyaknya kepala daerah yang tertangkap tangan melakukan korupsi.

“Bagusnya APIP memberikan laporan,” kata Agus di kantornya, Selasa, 6 Desember 2016. Ia mencontohkan, jika aparat internal ke daerah, bisa membantu melapor ke KPK.

Menurut Agus, selama ini APIP jarang sekali memberikan laporan kepada KPK. Laporan adanya dugaan korupsi, kata Agus, lebih banyak berasal dari masyarakat. “Kami dapat masukan dari masyarakat yang relatif sangat sedikit, bisa memfitnah,” ujarnya.

Kejadian diatas (Sumber PR) adalah ketangkap tangan Walikota Cimahi non aktif Atty Suharti Tochija, karena menerima suap terkait pembangunan pasar atas Cimahi. “Pemberian ini terkait ijon proyek Pasar Atas Baru yang ada di Cimahi dengan nilai proyek Rp 57 miliar. Wali Kota Cimahi dijanjikan mendapat Rp 6 miliar. Itu sudah ada kesepakatan,” kata Basaria dalam konferensi pers yang digelar di Gedung KPK, Jumat 2 Desember 2016 malam.

Berikutnya adalah ( Sumber Tempio.Co), adalah harapan Ketua KPK  “Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo berharap Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lebih aktif memberikan laporan kepada lembaga antirasuah. Saran ini disampaikan menyusul banyaknya kepala daerah yang tertangkap tangan melakukan korupsi.”

Mungkinkah harapan kepada Ketua KPK terwujud ? melaporkan seperti kejadian di atas

Pengendalian intern instansi pemerintah diatur melalui PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP). Salahsatu unsur dalam SPIP  adalah lingkungan pengendalian. Pembangunan lingkungan pengendalian melalui :

  1. Penegakan intergritas dan Nilai etika
  2. Komitment kepada kompetensi
  3. Kepemimipinan yang kondusif
  4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
  5. Pendelegasian dan tanggung jawab yang tepat
  6. Penyusunan dean penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaann sumber daya manusia
  7. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif
  8. Hubungan kerja yang baik baik dengan instansi pemerintah terkait

Kepala Daerah bertanggung jawab membangun lingkungan pengendalian instansi pemerintah melalui proses diatas. Salah satu unsur lingkungan pengendalian adalah APIP.  Untuk membangun APIP yang lebih efektif, perlu dievaluasi hal-hal sebagai berikut :

  1. Indepedensi APIP
  2. Kompetensi SDM APIP
  3. Pola rekrutmen
  4. Pola Pembinaan
  5. Pola Mutasi

Kalau kepala daerah berhasil membangun lingkungan pengendalian yang sehat maka pencegahan korupsi secara dini dapat dilaksanakan. Peran Kepala Daaerah dalam membangun lingkungan pengendalian sangat strategis, namun kalau kepala daerah tidak puinya komitmen membangun lingkungan pengendalian, termasuk membangun APIPnya maka akan sulit diharapkan memenuhi harapan Ketua KPK

Berkaitan proses pengadaan barang dan jasa, BPKP telah mengeluarkan Pedoman Probity audit.    Probity audit yaitu untuk mendorong peran dan fungsi APIP dalam Prevent, Deter dan Detect sebagai Early Warning System atas proses pengadaan barang dan jasa; serta  dalam rangka peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara melalui pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Probity audit adalah audit proses barang dan jasa dari perancanaan, penganggaran, penyusunan HPS sampai dengan pembuatan kontrak. Proses audit dilaksanakan oleh APIP. Dari probility audit akan terditeksi sejak awal hal-hal yang tidak sesuai dengan Perpres tentang pengadaan barang dan jasa dan diharapkan tidak terjadi kerugian negara

Walikota non aktif dijanjikan akan terima 6 milyar dengan kompesansi pemberi janji akan mengerjakan pembangunan pasar atas. Untuk mewujudkan keingingan walikota tersebut, sudah dipastikan tender diatur, sejak proses penyusunan HPS, sehingga pemenangnya sesuai dengan keinginan walikota.

Bila dilakukan pobity audit akan terditeksi ketidakwajaran harga,terutama pada saat penyusunan HPS

Dengan kondisi diatas, Walikota tidak mungkin menginstruksikan kepada APIP untuk melakukan probity audit, karena berkatan dengan kasusnya

Untuk menjawab keinginan Ketua KPK maka diperlukan  APIP yang profesional dan Independen. Untuk membangunan APIP yangprofesional dan independen diperlukan lingkunagan pengendalian yang sehat. Pembangunan lingkungan pengendalian sangat tergantung Visi Kepala Daerah.

Berkaitan dengan kasus Cimahi perlu dilakukan evaluasi SPIP, khususnya berkaitan dengan lingkungan pengandalian. Untuk itu BPKP sebagai pembina SPIP harus melakukan evaluasi

 

 

 

 

 

 

 

Sebagaimana diamanahkan dalam UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 58 yang menyatakan bahwa  “Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh.”Untuk itu pada Tahun 2008, Pemerintah mengeluarkan PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Saat ini timbul pertanyaan sejauh mana implementasi PP tersebut dilingkungan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah? dan apa bedanya pengendalian sebelum keluar PP 60 ?

Pada dasarnya, sebelum keluarnya PP 60 tersebut, bahwa disetiap Instansi Pemerintah sudah ada sistem pengendalian intern. Definisi sistem pengendalian intern adalah proses yang dipengaruhi oleh  dewan komisaris, manajemen, dan personil satuan usaha lainnya, yang  dirancang untuk mendapat keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan  dalam hal-hal berikut: keandalan pelaporan keuangan, kesesuaian dengan  undang-undang, dan peraturan yang berlaku, efektifitas dan efisiensi
operasi.

Dalam kamus besar Akutansi( Ardiyos, SE), menyebutkan bahwa Sistem Pengendalian Intern adalah suatu sitem yang direncanakan guna membantu pimpinan perusahaan dalam pengendalian kelancaran operasiona perusahaan dengan mencagah kemungkinan trjadinya penyelewengan ,mengurangi tingkat kesalahan dan mendorong ditaatinya kebijaksanaan yang telah ditetapkan.Dengan demikian internal control system garis besarnya dirancang untuk meningkatkan efisiensi, mencegah dan mengungkapkan penyelewangan serta mengawasi penyelewengan trehadap kebijakan pimpinan

Menurut PP 60 tersebut yang dimaksud dengan SPIP adalah bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengaman aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Melihat definisi Sistem Pengendalian Intern dan SPIP menurut PP 60 tidak ada perbedaan yang mendasar, yang beda adalah objeknya, kalau PP 60 penekanannya pada ” Tujuan penyelenggaraan pemerintah bernegara”, sedangkan diluar PP 60, konteknya terkait dengan tujuan perusahaan, sedangkan prosesnya sama yaitu harus efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset dan ketaatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku

Tujuan Perusahaan adalah laba/profit, sedangkan tujuan penyelengaraan pemerintah negara yang bagaimana ?

Tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara adalah terkait dengan urusan pemerintahan. Dalam Ketentuan umum UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa yang dimaksud urusan pemerintah adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Jadi tujuan penyelenggaraan pemerintah negara adalah melindungi,melayani,memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat yang dilaksanakian oleh kementrian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah. Setiap Kementrian negara dan penyelenggra pemerintah daerah harus mempunyai indikator keberhasilan.

Berdasarkan indikator keberhasilan  dan profit/laba yang ditetapkan setiap instansi pemerintah atau Perusahaan menetapkan anggaran dan belanja

Untuk urusan pemerintahan dapat dilihat dalam UU No 23 Tahun 2014, BAB IV tentang urusan pemerintahan.

Kalau demikian apa bedanya SPIP dalam PP 60, dengan Sistem Pengendalian Intern ? Bedanya adalah SPIP lebih menekankan pada lingkungan pengendalian dan adanya penilaian risiko

Lingkungan Pengendalian

Pada dasarnya baik di SPIP maupun di Sistem Pengendalian bahwa lingkungan pengendalain sangat strategis untuk tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintah negara. Bedanya adalah pada proses penilaian.

Untuk melihat adanya lingkungan pengendalian, menurut PP 60 dapat dilihat melalui :

  1. Penegakkan intergritan dan nilai etika
  2. Komitmen pada kompetensi
  3. Kepemimpinan yang kondusif
  4. Pembentukan struktur organisasi sesuai kebutuhan
  5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
  6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
  7. Perwujudan peran aparat pengawas intern yang efektif
  8. Hubungan kerja yang baik dengan intansi pemerintah terkait

Pada dasarnya kedepan elemen di atas sudah ada pada Sistem Pengendalian Intern. Dari delapan elemen diatas, satu elemen sangat strategis yaitu Perwujudan peran aparat pengawas intern yang efektif, karena aparat pengawasan intern sebagai mata dan telinganya pimpinan

Pada umumnya peran aparat pengawasan intern, khususnya dilingkungan pemerintah daerah belum efektif, karena :

  1. Independensi masih banyak dipertanyakan
  2. Pola rekrutmen yang masih belum didasrkan pada kompetensi
  3. Pola pembinaan SDM  dan mutasi yang masih lemah

Penilaian Risiko

Penilaian risiko dalam SPIP adalah hal yang baru dan sampai saat ini,khususnya untuk Pemerintah Daerah (Jawa Barat) belum ada yang menerapkan.

Berdasarkan PP 60, penilaian risiko diatur sebagai berikut :

  1. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko
  2. Penilaian risiko terdiri dari :   Indentifikasi risiko dan Analisis risiko
  3. Pimpinan instansi menetapkan : Tujuan Instansi Pemerintah dan Tujuan pada Kegiatan

Analalisis implementasi SPIP di Pemerintah Daerah (khususnya Jawa Barat) 

Dalam definisi SPIP dalam PP 60, berbunyi ” memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara,……………..”Untuk tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan belum dilakukan penilaian, karena ;

  1. Belum difromulasikan secara jelas tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara pada setiap instansi pemerintah
  2. Belum adanya indikator utama dari setiap tujuan instansi pemerintah
  3. Penilaian risiko belum dilaksankan
  4. Anggaran berbasis kinerja belum diterapkan

Definisi SPIP berbnyi memberikan keyakinan yang memadai bagi …………………, keandalan pelaporan keuangan, pengaman aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Hasil pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangn Pemerintah Daerah(LKPD) dapat menunjukkan bagaimana tingkat keandalan laporan keuangan, pengamana aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan. Dari hasil pemeriksaan BPK RI terhadap LKPD Pemda-pemda di Jawa Barat bahwa Pemda yang memperoleh WTP bertambah . Ini menunjukkan tingkat keandalan laporan keuangan meningkat.

Khususnya Pemerintah Kota Bandung sebagai Ibu kota Provinsi Jawa Barat masih memperoleh Wajar dengan Pengecualian. (LKPD 2013,2014 dan 2015). Penyebab utama adalah pengelolaan aset tetap yang masih banyak perbedaan antara pencatatan dengan kondisi lapangan

Kesimpulan implementasi SPIP bahwa implementasi SPIP ,walaupun sudah berjalan 8 tahun, belum sepenuhnya dapat diterapkan dilingkungan pemerintah, khusus pemerintah daerah. Yang belum bisa diterapkan adalah berkaitan Efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, sedangkan berkaitan dengan keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku ada peningkatan, yaitu dengan bertambahnya Pemda-pemda yang memperoleh WTP.

Untuk Pemda yang masih memeperoleh Wajar dengan Penguacualian tiga thaun berturut-turut, maka perlu dievaluasi implementasi SPIP

Dalam PP 60, PASAL 59  menyebutkan :

I.Pembinaan penyelenggraan SPIP meliputi :

  1. Penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP
  2. Sosialisasi SPIP
  3. Pendidikan dan Pelatihan SPIP
  4. Pembibingan dan konsultasi SPIP
  5. Peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah

II. Pembinaan penyelenggraan SPIP tersebut di atas dilakukan BPKP

 

Berdasarkan pengamatan bahwa BPKP sebagai Instansi Pembina sudah melaksanakan hal di atas, tapi belum terasa outcome dari pelaksanaan SPIP dilingkungan Pemerintah Daerah

Saran saya, agar BPKP melakukan evaluasi penerapan SPIP secara  secara keseluruhan

 

 

Oleh: bm56 | Mei 8, 2016

Keuangan Desa

Keuangan Desa diatur dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bab VIII tantang Keuangan Desa dan Aset Desa.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelasanaan hak dan kewajiban desa.

Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan Pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa

Pendapatan desa bersumber dari :

  1. Pendapatan asli desa terdiri dari hasil usaha, hasil aset,swadaya dan patisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa
  2. Alokasi AnggaAran Pendapatan dan Belanja  Negara
  3. Bagian dari hasil pajak daerah danretribusi daerah Kabupaten/Kota
  4. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota
  5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
  6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga
  7. Lain-lain pendapatan desa yang sah

Alokasi anggaran pada point 2 diatas bersumber dari Belanja pusat dengan mengefektifkan program berbasis Desa secarata merata dan berkeadilan.

Untuk  point 3 paling kecil 10 % pajak dan retribusi daerah

Untuk point 4 paling sedikit 10 % dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurang Dana Alokasi Khusus

Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah

Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari Pendapatan, Belanaja dan Pembiayaan Desa

Rancangan Anggaran dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa

Sesuai dengan hasil musyawarah , Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa

Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa

Ketentuan lebih lanjut mengenai Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Pemerintahur

PP 43 Tahun 2014 tentang Desa  mengatur Keuangan Desa sbb:

Penyelenggaraan Kewenangan Desa  berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal  bersekala desa didanai APB Desa

Penyelenggaraan Kewenangan Desa disamping didanai APB desa, dapat juga didanai oleh APBN dan APBD

Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan Pemerintah,didanai APBN. Dana APBN  tersebut dialokasikan pada bagian anggaran Kementrian/Lembaga dan disalurkan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan kewenangan Desa ditugaskan Pemerintah Daerah, dananya dari APBD

Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening Kas Desa dan penggunaanya ditetapkan  dengan APB Desa

Pencairan dana dalam rekening Kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendaharwan Desa.

Pengelolaan keuangan desa meliputi :

  1. Perencanaan
  2. Pelaksanaan
  3. Penata usahaan
  4. Pelaporan
  5. Pertanggungjawaban

Kepala Desa adalah pemegang  pengelolaan keuangan desa. Dalam pelaksanaan Kepala Desa menguasakan kepada perangkat desa

Pengalokasian yang bersumber dari APBN dan APBD

Pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota

Pengaturan Dana Desa diatur dengan Peraturan Pemerintah

Pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota  ADD setiap tahun anggaran

ADD paling sedikit 10%  dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus

Pengalokasian ADD memperhatikan :

a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan
b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.a

Pengalokasian ADD dan Tata Cara Pengalokasian ADD diatur dengan peraturan Bupati/Walikota

Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa paling sedikit 10 % dari realisasi pajak dan retribusi yang diterima Kabupaten/Kota

Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa dilakukan berdasarkan ketentuan:

a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.

Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa dan  tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa diatur dengan peraturan bupati/walikota.

Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota kepada Desa

Bantuan keuangan dapat bersifat umum dan khusus.

Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di Desa

Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

Penyaluran

Penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota dari kabupaten/kota ke Desa dilakukan secara bertahap

Tata cara penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota diatur dalam peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri

Belanja Desa

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan

a paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai  penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
b.   paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
2. operasional Pemerintah Desa;
3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
4. insentif rukun tetangga dan rukun warga

UU 06 Tahun 2014 ttg DESA

PP 43 Tahun 2014 Desa

 

 

 

 

 

Oleh: bm56 | April 5, 2015

PERJANJIAN KINERJA

Dalam PP Nomor 53 Tahun 2014 diatur diantaranya tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Apa itu Perjanjian Kinerja?

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja:

1. Sebagai wujud nyata komitment antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan intergritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Apaparatur.

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi

4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

Penyusunan Perjanjian Kinerja

a. Kementrian/Lembaga

1) Pimpinan tertinggi ( Menteri dan Pimpinan Lembaga)

2) Pimpinan Unit Kerja (eselon 1)

3) Pimpinan Satuan Kerja

b. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota

1) Pimpinan Tertinggi (Gubenur/Bupati/Walokita)

2) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Perangkat Daerah (SKPD)

Selain yang diatur diatas, Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubenur/Bupati/Walikota dapat memperluas praktek penyusunan

perjanjian kinerja sesuai kebijakan internal

Waktu penyusunan perjanjian kinerja

Perjanjian kinerja harus disusun  setelah disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menrima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan

Penggunaan Sasaran dan Indikator

Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indiaktor lain yang relevan

Format Perjanjian Kinerja :

1. Penyataan Perjanjian Kinerja

2. Lampiran Pejanjian Kinerja

Bentuk Pernyataan Kinerja dan Lampiran dapat dilihat lampiran I Permenpan Nomor 53 Tahun 2014

Bagi kementrian/lembaga yang berkewajiban menyalurkan dana dekonsentrasi dan dana dalam rangka tugas pembantuan, maka disusun secara tersendiri perjanjian kinerja antara pimpinan unit organisasi yang bertanggung jawab atas pencapaian kinerjanya dan pimpinan satuan kerja pemerintah daerah yang melaksanakan tugas tersebut

Bagian Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang dalam mencapai kinerjanya didukung oleh dana dekonsetrasi dan dana dalam rangka tugas pembantuan, harus memmberikan keterangan (penjelasan) yang cukup mengenai proporsi alokasi dana-dana tersebut

Revisi dan Perubahan Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam terjadi kondisi sebagai berikut :

– Terjadi pergantian atau mutasi pejabat

– Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapain tujuan dan sasaran

. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan.

Oleh: bm56 | Februari 24, 2015

INSTRUKSI PRESIDEN KEPADA BPKP

Instruksi-Presiden-tahun-2014-Inpres-Nomor-9-Tahun-2014

Intruksi Presiden adalah sebagai berikut :

a.   audit dan evaluasi terhadap pengelolaan penerimaan pajak, bea dan cukai;
b.  audit dan evaluasi terhadap pengelolaan Penerimaan  Negara Bukan Pajak pada Instansi Pemerintah, Badan
Hukum lain, dan Wajib Bayar;
c.   audit dan evaluasi terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;
d. audit dan evaluasi terhadap pemanfaatan aset negara/daerah;
e. audit dan evaluasi terhadap program/kegiatan strategis di bidang kemaritiman, ketahanan energi, ketahanan
pangan, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan;
f. audit dan evaluasi terhadap pembiayaan pembangunan nasional/daerah

g  evaluasi terhadap penerapan sistem pengendalian intern dan sistem pengendalian kecurangan yang dapat
mencegah, mendeteksi, dan menangkal korupsi;
h. audit investigatif terhadap penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah untuk
memberikan dampak pencegahan yang efektif;
i. audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dan pemberian keterangan ahli sesuai
dengan peraturan perundangan.

 

Oleh: bm56 | Februari 15, 2015

RIVIU KINERJA ATAS LAPORAN KINERJA

Ralam Permenpan No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengatur juga tentang Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, yaitu :

A. Pengertian Reviu

Reviu adalah penelahaan atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal,akurat dan berkualitas.

B. Tujuan Reviu

1. Membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2. Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keanndalan, dan keabsahan  data/informasi kinerja instansi pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas.

C. Tata Cara Reviu

1.  Pihak yang melaksanakan reviu

Laporan kinerja harus direviu oleh auditor Aparat Pengawasan Intern Pemenerintah atau tim yang dibentuk untuk itu.

2.  Waktu pelaksanaan reviu

Tahapan reviu laporan kinerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan  dari tahapan pelaporan kinerja. Reviu dilaksanakan secara. Reviu dilaksanakan secara paralel dengan pelaksanaan manajemen kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Reviu hars sudah selesai sebelum ditandatangani Pimpinan dan sebelum disampaikan kepada  Menteri PAN dan RB

3. Ruang lingkup pelaksanaan Reviu

1) Metode pengumpulan data/Informasi

Hal ini dilakukan terkait untuk menguji keandalan dan akurasi data/informasi kinerja yang disajikan dalam laporan kinerja.

2) Penelahaan penyelenggaraan SAKIP secara ringkas

Hal ini dilakukan untuk menilai keselarasara antara perencanaan  strategis di tingkat kernenterian/l*rnbaga/pemerintah Daerah dengan perencanaan strategis unit dibawahnya, teruta-rna dalarn
hal keselarasan sasaran, indikator kinerja, prograrn dan kegiatannya.

3) Penyusunan Kertas Kerja Reviu

Kertas kerja reviu, setidaknya mencakup hal-hal sebagai berikut:
1) Hasil pengujian atas keandalan dan akurasi data atau informasi kinerja dalam laporan kinerja;
2) Telaahan atas aktivitas penyelenggaraan SAKIp;
3) Hal yang direviu dan langkah_langkall reviu yang dilaksanakan;
4) Hasil pelaksanaan langkah-langkah reviu dan kesimpulal/catatan pereviu.

4) Setelah melaicukan reviu pereviu, harus membuat surat pernyataan telah direviu dan surat tersebut merupakan bagian dari laporan kinerja.
5) Reviu dilakukan tranya atas raporan kinerja tingkat K/L/pemda saja.

4. Pelaporan Reviu

Hasil pelaporan reviu merupakan dasar bagi peveriu untuk membuat pernyataan telah direviu, yang anatar lain menyatakan :

1) Reviu telah dilakukan atas laporan kinerja untuk tahun yang bersangkutan

2) Reviu telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman reviu laporan kinerja

3 )  Semua informasi yang disajikan dalam laporan reviu adalah penyajian manajemen

4)  Tujuan reviu adalah untuk keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi kinerja dalam
laporan kinerja kepada pimpinan instansi pemerintah

5) Simpulan reviu yaitu apakah lapora:n kinerja telah-menyajikan informasi kinerja yang handal, akurat dan absah.

6) Paragraph penjelas (apabila diperlukan) yang menguraikan perbaikan penyelenggaraan SAKIP dan koreksi atas penyajian laporan kinerja yang belum atau belurn selesai dilakukan oleh unit pengelola kerja.

Contoh Formuiir Pernyataan Telah Direviu terdapat pada anak larnpiran llI/ 1-2, dan contoh Forrnulir cheeklist Reviu terdapat pada anak lampiran III/2-2. Permenpan Nomor53 Tahun 2014

1. Pengertian Pelaporan Kinerja

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

II Format laporan kinerja

1. Uraian singkat organisasi

2.  Rencana dan target kinerja yang ditetapkan

3.  Pengukuran kinerja

4.  Evaluasi dan analisa kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan

kondisi terakhir yang seharusnya terwujud.

Analisis ini juga mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya.

III.   Penyampaian Laporan Kinerja.

Pimpinan Satuan Kerja menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja pada Pimpinan Unit Kerja.

Pimpinan Unit Kerja membuat laporan dan menyampaikan ke Menteri/Pimpinan Lembaga

Menteri/Pemimpin Lembaga menyampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Bappenas dan Menpan paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir

Menteri/Pimpinan Lembaga dapat menetapkan suatu petunjuk pelaksanaan internal mekanisme penyampaian                     Perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja.

Kepala SKPD menyusun laporan kinerja berdasarkan perjanjian kinerja dan menyampaikan kepada

Gubernur/Walikota/Bupati 2 bulan setelah tahun anggaran.

Gubernur/Bupati/Walikota menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja dan menyampaikan

kepada Menteri Perncanaan Pembangunan, MENPAN dan Mendagri paling lambat 3 bulan setelah Tahun Anggaran

PERMENPAN- 53 TAHUN 2014.pdf (A) (1)

Older Posts »

Kategori